Koalisi masyarakat sipil menegaskan revisi KUHAP harus dilakukan secara menyeluruh dan transparan, bukan untuk kejar tayang.
Arsip postingan "Hukum Pidana"
Pentingnya Proses Hukum yang Transparan dalam Revisi KUHAP
Koalisi masyarakat sipil menegaskan revisi KUHAP harus dilakukan secara menyeluruh dan transparan, bukan dikejar tayang.
Koalisi Masyarakat Sipil Soroti RUU KUHAP Baru
Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik RUU KUHAP yang dinilai tidak mewakili suara rakyat dan terburu-buru.
Kuliah Umum tentang Hukum Pidana di LPSK
Prof. Adriaan W Bedner memberikan kuliah mengenai posisi korban dalam hukum pidana di Belanda.