Jombang – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, kini secara resmi naungi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, percepat persiapan untuk musim haji 2026. Penguatan struktur internal, termasuk pelantikan ratusan pejabat vertikal dan penyiapan dua embarkasi baru, menjadi langkah strategis untuk memastikan kelancaran ibadah jamaah.
Menteri Haji dan Umrah Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, menyatakan bahwa proses penguatan struktur kementerian hampir tuntas.
"Alhamdulillah, setelah kemarin melantik pejabat eselon satu, dua, tiga, empat, kemarin kami juga melantik pejabat vertikal tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Insya Allah ini akan memperlancar persiapan jamaah haji 2026," ucapnya di Tebuireng, pada Minggu (30/11/2025).
400 pejabat vertikal telah dilantik dalam agenda ini. Sebagian telah berstatus definitif, sementara lainnya masih menunggu pemenuhan syarat usia dan kepangkatan. Mereka akan menjadi ujung tombak koordinasi persiapan haji di tingkat daerah.
“Tugas mereka memastikan seluruh proses berjalan: mulai dari pendataan, pemeriksaan kesehatan (MCU), hingga pelunasan BPIH,” terang Gus Irfan, sapaan akrabnya.
Kementerian memperkenalkan dua embarkasi baru, untuk musim haji 2026, yakni Embarkasi Banten dan Embarkasi Jogja.
Embarkasi Jogja bahkan menjadi pilot project penggunaan hotel sebagai pengganti asrama haji.
“Ini masih uji coba. Kalau berjalan baik, bisa jadi percontohan nasional sehingga tidak perlu membangun asrama haji yang biayanya tinggi,” kata Gus Irfan.
Kementerian juga mempercepat jadwal persiapan haji 2026. Seluruh tahapan domestik ditarget rampung sebelum Ramadan. Proses pemvisaan diproyeksikan selesai Maret, dan jamaah mulai masuk asrama pada 21 April 2026.
Ia menegaskan aspek istithoah (kesehatan) jamaah haji mendapat perhatian khusus. Permintaan dari Kementerian Haji Arab Saudi membuat Indonesia harus menerapkan standar kelayakan kesehatan secara penuh.
“Bukan menambah syarat, tetapi memastikan standar yang sudah ada dijalankan. Jamaah wajib menjaga kesehatan bahkan setelah dinyatakan lolos, karena akan ada pemeriksaan ulang termasuk random check di Arab Saudi,” jelasnya.
Ia menegaskan, jamaah yang dinilai tidak layak saat pemeriksaan acak bisa dipulangkan. “Ini yang jadi tekanan bagi kami,” ungkapnya.
Gus Irfan meminta seluruh pejabat daerah bekerja serius, teliti, dan taat aturan tanpa celah pelanggaran, di akhir pernyataannya.
“Kami ingin persiapan haji 2026 berjalan lebih baik, lebih rapi, dan lebih siap dari tahun sebelumnya,” tandasnya.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji melalui inovasi dan penegakan standar, dengan fokus utama pada pelayanan terbaik bagi jamaah.(elk)*
#musimhaji#ibadahhaji#tebuireng#mentrihajidanumrah