Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah mengumumkan bahwa kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk akan mulai berlaku pada 18 Oktober 2024. Keputusan ini diambil setelah masa penahapan pertama yang dimulai pada 18 Oktober 2023, berakhir pada 17 Oktober 2024.
Kepala BPJPH, Haikal Hasan, menjelaskan dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta, bahwa pengawasan terhadap produk halal akan dilakukan secara serentak mulai tanggal tersebut. "Pengawasan ini dilakukan sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal," ujarnya.
Untuk memastikan pengawasan berjalan efektif, BPJPH telah menyiapkan 1.032 personel Pengawas JPH. Semua pengawas ini telah memenuhi syarat dan lulus pelatihan khusus. “BPJPH siap mengawasi kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tambah Haikal.
Menurut peraturan, keterlibatan kementerian terkait, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pengawasan JPH akan dilakukan setelah berkoordinasi dengan BPJPH. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.
Haikal menjelaskan lebih lanjut bahwa para Pengawas JPH akan melakukan pendataan terhadap pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal. Selain itu, mereka juga akan memberikan imbauan agar pelaku usaha segera mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal.
"Awas lu ye para pelaku usaha, segera daftarkan produknya yang belum bersertifikat halal, kalau kagak, gue sanksi," tegas Haikal. Pernyataannya menunjukkan keseriusan BPJPH dalam menegakkan aturan sertifikasi halal.
Dengan adanya peraturan ini, diharapkan semua produk di Indonesia bisa terjamin kehalalannya dan memberikan rasa aman bagi konsumen yang beragama Islam.
sertifikasi halal BPJPH produk halal