Wacana mengenai penetapan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) yang berbasis pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah memicu perdebatan hangat di kalangan ahli transportasi. Menurut Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran), Deddy Herlambang, metode ini belum pernah diterapkan di negara manapun di seluruh dunia. Ia menjelaskan bahwa negara-negara lain hanya menggunakan sistem yang dikenal sebagai Public Service Obligation (PSO), atau kewajiban pelayanan publik, untuk penyelenggaraan transportasi umum.
“Di seluruh dunia itu PSO, tidak ada subsidi seperti itu (berbasis NIK). Makanya aneh kalau diterapkan di Indonesia, itu mungkin di dunia hanya Indonesia, dalam satu kelas pelayanan kereta yang sama tapi tarif berbeda,” ungkap Deddy dalam sebuah diskusi. Ia menambahkan bahwa secara bisnis, membedakan tarif antara penumpang yang mendapatkan subsidi dan yang tidak, tidak berdampak pada kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan.
Perlu dicatat, transportasi umum bertujuan untuk melayani masyarakat secara luas, dan seharusnya tarif yang dikenakan juga bersifat umum dan merata. "Namanya angkutan umum, seharusnya tarifnya juga umum, semuanya sama. Kalau tarif berbeda, namanya bukan angkutan umum, tapi angkutan spesial," tegas Deddy.
Lebih jauh, Deddy menyatakan bahwa wacana untuk menerapkan tarif KRL berbasis NIK mungkin lebih bersifat untuk mengurangi anggaran PSO dari pemerintah. Ironisnya, di saat yang bersamaan, pemerintah justru memberikan subsidi untuk industri kendaraan listrik.
Perdebatan mengenai tarif KRL ini menyoroti pentingnya keadilan dalam pelayanan transportasi publik dan bagaimana kebijakan tersebut dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan.
Tarif KRL Nomor Induk Kependudukan transportasi umum