Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 300 pengusaha nakal di Indonesia. Pengusaha-pengusaha ini diketahui tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan rekening bank di Indonesia, meskipun mereka menjalankan usaha di dalam negeri.
Hashim menyatakan bahwa nama-nama pengusaha nakal tersebut telah dilaporkan kepada Kejaksaan Agung dan diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk diambil tindakan selanjutnya. Salah satu tindakan yang diharapkan adalah untuk menarik pajak sebagai sumber pendapatan baru bagi negara.
"Jaksa Agung sudah siap bertindak. Ini pengusaha nakal, dan mudah-mudahan tidak ada di Kadin. Ada lebih dari 300 pengusaha nakal, beberapa di antaranya tidak memiliki NPWP dan rekening bank di Indonesia. Ini sudah dilaporkan kepada Pak Prabowo," ujar Hashim saat konferensi pers di Menara Kadin pada Rabu, 24 Oktober 2024.
Dia menjelaskan bahwa sebagian besar pengusaha nakal ini berasal dari sektor perkebunan. Meskipun beroperasi di Indonesia, mereka menyimpan uangnya di luar negeri dan tidak membayar pajak kepada negara. Hashim menambahkan bahwa potensi pajak yang dapat dikumpulkan dari 300 pengusaha nakal tersebut diperkirakan mencapai Rp300 triliun.
Rencana pengumpulan pajak ini akan dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama tahun ini, estimasi pajak yang bisa dikumpulkan sebesar Rp189 triliun. Sisa pajak sebesar Rp120 triliun diharapkan dapat dibayarkan pada tahun depan.
"(Pengusaha nakal) segera bisa bayar Rp189 triliun dalam waktu singkat, tahun ini atau tahun depan, akan tambah Rp120 triliun lagi, sehingga sekitar Rp300 triliun itu bisa masuk ke kas negara," jelas Hashim.
Hashim menambahkan, tambahan kas negara tersebut bisa menjadi sumber pembiayaan untuk mendukung berbagai program yang direncanakan oleh Presiden Prabowo. Program-program tersebut mencakup peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), ketahanan pangan, perumahan, dan ketahanan energi di masa depan.
"Saya yakin, program makanan gizi itu akan dilaksanakan, dan program perumahan, yang kemarin saya sebutkan. Tadi pagi saya ikut rapat dengan Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah. Mereka menargetkan 3 juta unit rumah per tahun," tutup Hashim.
Kadin pengusaha nakal pajak NPWP Indonesia