Jakarta, 20 Oktober 2024 - Sejumlah orang yang tergabung dalam Koalisi Warga menggelar aksi diam di Gedung Senayan, tempat pengambilan sumpah jabatan presiden dan wakil presiden baru. Aksi ini sebagai bentuk peringatan terhadap catatan buruk kepemimpinan Presiden Jokowi selama sepuluh tahun.
Pada aksi tersebut, para peserta membawa poster-poster yang berisi kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka mengungkapkan berbagai masalah yang dinilai belum terselesaikan, seperti pelanggaran HAM, perampasan ruang hidup, dan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan. Selain itu, mereka juga menyoroti masalah KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang semakin menguat serta lemahnya pengawasan dalam perizinan pertambangan.
Peserta aksi tidak hanya berkumpul di Gedung Senayan tetapi juga menyebar ke ruang publik lainnya, termasuk Stasiun MRT Lebak Bulus dan Stasiun MRT Dukuh Atas. Saat mereka hendak keluar dari Stasiun Dukuh Atas, aparat kepolisian dan petugas berpakaian preman mencegat mereka dan merampas poster-poster kritik tersebut.
Koordinator aksi, Wana Alamsyah, menyampaikan bahwa tindakan aparat tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas. "Kita tidak diperbolehkan mengkritik pemerintah. Kami dihentikan dan poster dirampas, tidak ada sama sekali basis argumentasi hukum yang jelas dari mereka. Padahal kritik itu bagi kami penting hukumnya," tegas Wana.
Aksi diam ini mencerminkan harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kepemimpinan yang baru, yaitu Prabowo-Gibran. Masyarakat berharap agar pemerintahan yang baru ini dapat lebih baik dalam menangani isu-isu yang telah lama menjadi perhatian.
Bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pernyataan sikap Koalisi Warga, dapat mengunjungi laman resmi mereka.
Koalisi Warga aksi diam kritik pemerintah Jokowi Prabowo-Gibran