Presiden Joko Widodo, atau yang biasa dipanggil Jokowi, memberikan tanggapan terkait wacana penerapan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) subsidi yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Rencana ini muncul dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk memberikan subsidi yang lebih tepat sasaran kepada masyarakat, terutama kepada kelompok yang membutuhkan.
Dalam pernyataannya di RS Persahabatan, Jakarta, pada hari Jumat, 30 Agustus 2024, Jokowi menjelaskan, “Saya nggak tahu, karena belum ada rapat mengenai itu.” Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mengadakan diskusi formal mengenai rencana penerapan tarif KRL berbasis NIK.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perkeretaapian, Risal Wasal, mengungkapkan bahwa selain memberikan subsidi yang lebih tepat sasaran, kebijakan ini juga bertujuan untuk melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek. Penyesuaian ini penting agar pengeluaran untuk subsidi dapat dikelola dengan lebih efisien.
Meskipun rencana ini sudah diungkapkan, implementasi tarif KRL berbasis NIK ini belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Kementerian Perhubungan masih melakukan pembahasan dan diskusi dengan pihak terkait lainnya. Risal menekankan bahwa sosialisasi akan dilakukan sebelum kebijakan ini diterapkan, dan akan dilakukan secara bertahap agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.
Dengan adanya rencana ini, diharapkan tarif KRL subsidi ke depannya akan dapat menjangkau lebih banyak orang yang memang memerlukan bantuan dari segi transportasi. Penyesuaian tarif ini juga bertujuan untuk dikelola dengan transparan dan adil kepada seluruh pengguna layanan KRL.
Jokowi tarif KRL NIK subsidi perkeretaapian