Dalam perlombaan yang semakin ketat untuk kursi kepresidenan Amerika Serikat, dua kandidat utama, Kamala Harris dari Partai Demokrat dan Donald Trump dari Partai Republik, telah mengajukan rencana pajak baru. Usulan mereka bertujuan untuk menarik perhatian pemilih dan mendapatkan dukungan dalam pemilihan mendatang.
Namun, meskipun rencana pajak tersebut menarik, ada kemungkinan bahwa Kongres akan menghalangi mereka. Hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada beberapa rencana pajak Presiden Joe Biden yang juga mengalami perlawanan, meskipun Partai Demokrat menguasai baik Dewan Perwakilan Rakyat maupun Senat pada waktu itu.
Menurut perkiraan dari Komite untuk Anggaran Federal yang Bertanggung Jawab (Committee for a Responsible Federal Budget/CRFB), rencana Trump untuk menjadikan pemotongan pajak 2017 yang diajukan sebelumnya menjadi permanen, bersama dengan usulan pemotongan pajak untuk pembayaran lembur, manfaat Jaminan Sosial, produsen dalam negeri, dan pendapatan dari tips, diperkirakan akan menelan biaya lebih dari $9 triliun dalam waktu 10 tahun.
Di sisi lain, CRFB memperkirakan total biaya lebih dari $5 triliun dalam 10 tahun untuk usulan Harris. Ini termasuk perpanjangan pemotongan pajak 2017 untuk mereka yang berpenghasilan di bawah $400.000, perluasan kredit pajak anak dan kredit pajak penghasilan, menjadikan kredit untuk Undang-Undang Perawatan Terjangkau (Affordable Care Act) menjadi permanen, memberikan kredit bagi pembeli rumah, dan menghapuskan pajak penghasilan atas tips.
Persaingan antara kedua kandidat ini menunjukkan betapa pentingnya isu pajak dalam kampanye pemilihan presiden. Para pemilih akan melihat dengan cermat bagaimana rencana ini dapat mempengaruhi keuangan mereka dan ekonomi negara. Dengan pemilihan yang semakin dekat, setiap langkah dan keputusan yang diambil oleh kedua kandidat akan sangat menentukan.
Sementara itu, pemilih diharapkan untuk terus mengikuti perkembangan ini, karena keputusan mengenai pajak dapat memiliki dampak jangka panjang bagi warga negara. Ini adalah saat yang krusial bagi negara dan bagi setiap individu yang terlibat dalam proses pemilihan ini.
pajak pemilihan presiden Kamala Harris Donald Trump rencana pajak