Pada pertengahan tahun 2024, wacana mengenai revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menjadi sorotan di kalangan masyarakat. Diskusi ini mencuat karena banyak pihak mempertanyakan urgensi dan partisipasi publik dalam proses revisi tersebut. Hal ini juga dikhawatirkan akan melenceng dari prinsip supremasi sipil yang seharusnya dijunjung tinggi dalam pemerintahan.
Rencana revisi ini bertujuan agar prajurit TNI bisa menduduki jabatan sipil di lembaga negara atau kementerian. Namun, banyak yang berpendapat bahwa langkah ini dapat menghilangkan profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa ini menunjukkan tanda-tanda kembalinya gaya pemerintahan Orde Baru, yang telah lama ditinggalkan oleh bangsa Indonesia.
Salah satu dampak negatif dari revisi ini adalah potensi munculnya kekacauan hukum. Para prajurit TNI dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lembaga atau kementerian akan memiliki mekanisme pengawasan yang berbeda. Ini bisa menyebabkan tumpang tindih dan kesulitan dalam penegakan hukum di sektor publik.
Selain itu, revisi UU TNI dianggap bukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kelebihan sumber daya manusia (SDM) di institusi TNI. Banyak yang berpendapat bahwa mengizinkan prajurit TNI menduduki jabatan sipil justru akan menciptakan masalah baru, alih-alih menyelesaikan masalah yang ada. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi yang lebih efektif dan tidak menimbulkan kontroversi.
Yang lebih mengherankan, revisi UU TNI ini dibahas secara tiba-tiba di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), meskipun tidak termasuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Banyak kalangan berharap agar DPR dan Markas Besar TNI (MABES TNI) lebih fokus pada pembahasan RUU Peradilan Militer, yang hingga kini belum juga dibahas setelah 20 tahun disahkan UU TNI.
Menanggapi situasi ini, masyarakat diimbau untuk lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi publik terkait revisi UU TNI. Suara rakyat sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas.
Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat membaca Catatan Hari TNI yang dipublikasikan di laman Kontras.org atau melalui kode QR yang tersedia di slide pertama.
Revisi UU TNI Orde Baru diskursus publik supremasi sipil