Kamala Harris, yang baru-baru ini dinyatakan sebagai kandidat presiden dari Partai Demokrat, mengumumkan rencananya terkait pengelolaan imigrasi di Amerika Serikat. Dalam wawancara pertamanya setelah pencalonan tersebut, Harris menegaskan pentingnya menerapkan konsekuensi bagi mereka yang melanggar hukum imigrasi. “Saya pikir, harus ada konsekuensi. Kami memiliki undang-undang yang harus dipatuhi dan diterapkan,” ujar Harris dalam wawancara dengan CNN bersama rekan kandidatnya, Tim Walz.
Selama menjabat sebagai Wakil Presiden, Harris sudah memiliki pengalaman dalam menangani isu imigrasi. Dia mencalonkan diri untuk pemilihan presiden yang dijadwalkan pada 5 November, di mana ia akan bersaing melawan calon dari Partai Republik, Donald Trump. Harris menilai, Trump telah gagal dalam menangani isu tersebut dan ia mengklaim bahwa rakyat Amerika ingin menyongsong masa depan baru.
Dalam konteks yang lebih luas, Harris juga membahas situasi konflik di Timur Tengah. Dia mendukung perlunya gencatan senjata dalam konflik Gaza dan menyuarakan keprihatinannya terhadap banyaknya korban jiwa, terutama di kalangan warga sipil Palestina. “Terlalu banyak warga Palestina yang tidak bersalah telah kehilangan nyawa mereka, dan kita harus mencapai kesepakatan,” ucapnya. Dia menekankan bahwa, meskipun mendukung gencatan senjata, Israel berhak untuk membela diri dan ia berkomitmen untuk melanjutkan dukungan senjata kepada negara tersebut.
Lebih lanjut, Harris membahas rencananya, jika terpilih, untuk mengajak seorang Republikan masuk ke dalam kabinetnya. Dia menyatakan bahwa hal itu penting untuk menciptakan konsensus dan mengayomi kepentingan seluruh rakyat Amerika. “Memiliki seorang Republikan sebagai penasihat senior akan menjadi hal yang baik untuk rakyat Amerika,” katanya.
Ini adalah wawancara pertama Harris sejak pencalonannya, setelah banyak kritik dari pihak Republikan yang menyebutnya menghindar dari media setelah Presiden Biden keluar dari perlombaan menuju Gedung Putih.
Harris imigrasi Gaza pemilihan presiden