Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersiap untuk membangun satu tower tambahan di kompleks perkantoran Kementerian Koordinator (Kemenko) IKN Nusantara. Rencana ini muncul seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian dalam era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, menjelaskan bahwa saat ini pembangunan IKN masih mengacu pada empat Kemenko. "Kalau nanti ada perubahan, kita akan sesuaikan lagi. Kita menunggu perintah saja, seperti apa situasinya," ujarnya saat dihubungi oleh IDX Channel pada Sabtu, 12 Oktober 2024.
Danis menambahkan bahwa ada arahan lebih lanjut mengenai pembangunan sarana dan prasarana dasar yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satunya adalah pembangunan satu kantor Kemenko lagi yang direncanakan pada tahun 2025.
"Karena memang belum ada dasar (hukum) untuk pembentukan satu Kemenko baru oleh Prabowo, jika ada nanti pasti ada perubahan dan kita akan menyesuaikan," kata Danis.
Untuk tahun 2025, pagu anggaran yang dialokasikan untuk IKN masih sebatas untuk melanjutkan proyek-proyek yang sudah ada sebelumnya dan untuk melelang beberapa pekerjaan baru, seperti kantor lembaga legislatif. Danis juga menyebutkan bahwa pembangunan kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di IKN siap untuk dilelang pada tahun 2025. Saat ini, Kementerian PUPR masih melakukan penyusunan desain bangunan tersebut.
"Target lelang 2025 itu ada gedung DPR dan kompleks yudikatif. Kita akan lelang legislatif terlebih dahulu, kemudian yudikatif. Kita ingin semua berjalan, tetapi semuanya harus menyesuaikan dengan anggaran juga," tutup Danis.
Kementerian PUPR IKN Nusantara tower tambahan Prabowo Subianto