Kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terlihat dengan jelas dalam beberapa aksi protes yang terjadi di Indonesia. Salah satu contoh nyata adalah saat aparat menanggapi demonstrasi penolakan RUU Pilkada. Selain itu, aksi-aksi seperti 'Reformasi Dikorupsi' pada tahun 2019 dan 'Tolak Omnibus Law' pada tahun 2020 juga berujung pada tindakan kekerasan dari pihak kepolisian.
Ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah semua aksi kritis dari masyarakat terhadap pemerintah harus selalu direspons dengan kekerasan? Kemanakah peran pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menghadapi aksi-aksi tersebut? Mengapa pendekatan represif hampir selalu menjadi pilihan utama?
Dalam sebuah opini, dua pakar, Asfinawati dan Hans Yosua, mengidentifikasi empat akar masalah yang ada di institusi kepolisian. Pertama, mereka menyebutkan warisan cara kerja masa Orde Baru, sebuah era di mana kekuasaan sangat terpusat dan melaksanakan kontrol ketat terhadap masyarakat. Kedua, ada penggelembungan tugas dan wewenang yang membuat aparat merasa berhak bertindak lebih jauh dari seharusnya.
Ketiga, kurangnya pengawasan terhadap tindakan kepolisian turut memperburuk situasi ini. Akhirnya, yang keempat adalah masalah impunitas, yaitu ketidakmampuan atau ketidakberanian untuk menyidangkan aparat yang melakukan kekerasan. Keempat faktor ini membuka ruang bagi tindakan yang tidak manusiawi dari aparat yang seharusnya melindungi masyarakat.
Banyak masyarakat yang berharap agar pendekatan HAM diutamakan dalam setiap tindakan aparat kepolisian. Mereka beranggapan bahwa dialog yang terbuka dan penghormatan terhadap hak setiap individu adalah kunci untuk menciptakan kondisi yang lebih aman dan adil bagi semua.
Dengan begitu, sangat penting bagi semua pihak untuk mendorong pembaharuan dalam cara pendekatan kepolisian. Dengan memahami akar masalah ini, diharapkan bisa dilakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kekerasan di masa mendatang.
Kekerasan aparat aksi protes pendekatan HAM