Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memutuskan untuk membatalkan salah satu keputusannya yang sebelumnya mengatur tentang dokumen syarat pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Keputusan yang bernomor 731 Tahun 2025 ini menyatakan bahwa 16 dokumen yang berkaitan dengan pendaftaran calon tidak bisa diakses oleh masyarakat tanpa izin dari calon yang bersangkutan.
Ketua KPU Afifuddin menyampaikan bahwa secara kelembagaan, pihaknya memutuskan untuk membatalkan keputusan tersebut. "Kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU," ujarnya.
Sebelumnya, KPU memang menegaskan bahwa beberapa dokumen penting yang dimiliki oleh calon presiden dan calon wakil presiden, seperti ijazah, tidak bisa langsung dibuka ke publik. Hal ini berlaku kecuali mereka memberikan persetujuan terlebih dahulu.
Keputusan ini diambil karena KPU ingin memastikan bahwa proses pendaftaran calon berjalan transparan dan masyarakat bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Jika dokumen tersebut terbuka untuk umum, masyarakat bisa lebih memahami latar belakang calon yang akan maju dalam pemilihan presiden.
Namun, tetap harus diingat bahwa hak atas privasi dan keamanan data calon juga menjadi pertimbangan penting. Oleh karena itu, KPU memutuskan untuk mengubah kebijakan agar dokumen yang sebelumnya dikecualikan kini bisa diakses masyarakat, dengan tetap memperhatikan aturan dan persetujuan dari calon.
Keputusan ini tentunya akan mempengaruhi proses pendaftaran calon presiden dan wakil presiden di masa mendatang. Masyarakat dan calon harus memahami bahwa transparansi dan privasi kedua belah pihak harus seimbang demi menjaga integritas proses pemilihan umum di Indonesia.
KPU dokumen pendaftaran capres cawapres informasi publik ijazah