Pada hari Minggu, Presiden Suriah, Ahmed al-Sharaa, menyatakan penolakan terhadap usaha memisahkan wilayah tertentu di negara itu dan menegaskan bahwa penyatuan Suriah harus dilakukan tanpa kekerasan. Pernyataan ini disampaikan di stasiun televisi nasional, menyusul sebulan kekerasan sektarian yang melanda berbagai bagian negara.
Sharaa menanggapi tuntutan dari ratusan demonstran yang berasal dari komunitas Druze di provinsi Sweida, yang menuntut otonomi bagi minoritas agama mereka. Ia menegaskan bahwa perjuangan untuk menyatukan kembali Suriah harus dilakukan melalui pemahaman dan dialog, bukan dengan kekerasan atau kekuatan militer. "Kita masih memiliki pekerjaan besar di depan untuk menyatukan Suriah, dan proses ini harus tanpa darah," ujarnya.
Sejak penggulingan Presiden Bashar al-Assad pada bulan Desember, Suriah masih dilanda kekerasan yang merusak berbagai lapisan masyarakat. Beberapa minoritas agama dan kelompok politik bahkan mulai mengusulkan desentralisasi kekuasaan sebagai solusi. Namun, Sharaa menegaskan bahwa ide membelah Suriah menjadi daerah otonom atau kanton-kanton tidak realistis dan tidak akan pernah terjadi.
"Beberapa pihak berusaha mendapatkan kekuasaan melalui pengaruh regional, Israel, atau pihak lain. Tapi, hal ini sangat sulit dan tidak akan terlaksana," katanya.
Kekerasan yang terjadi di Sweida sejak Juli lalu telah menewaskan lebih dari 1.600 orang. Konflik ini melibatkan anggota komunitas Druze, suku Bedouin, dan pasukan keamanan negara. Selain itu, kekerasan juga terjadi di provinsi Latakia, di mana serangan dari kelompok yang mendukung Assad memicu balasan sektarian yang menargetkan minoritas Alawi, yang termasuk keluarga Assad.
Lebih dari 1.500 warga Alawi tewas dalam konflik tersebut, dan sebuah penyelidikan Reuters mengungkapkan bahwa sebagian besar kekerasan berasal dari pejabat di Damaskus.
Dalam pernyataannya, Sharaa juga mengakui bahwa semua pihak, termasuk aparat keamanan dan militer, telah melakukan pelanggaran. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab dan menghukum semua pelaku kekerasan agar keadilan dapat ditegakkan.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa Meski konflik terus berlangsung, pemerintah Suriah tetap berkomitmen untuk menjaga keutuhan negara dan menolak segala bentuk pemisahan yang bisa memperlemah negara tersebut.
Suriah otonomi konflik penyatuan kekerasan politik agama Sweida Latakia Assad