Pada tanggal 17 September 2024, Pengadilan Negeri Banyuwangi menggelar sidang perkara nomor 331/Pid.B/2024, dengan terdakwa Muhriyono. Dalam sidang tersebut, penasihat hukum Muhriyono menyampaikan nota keberatan atau eksepsi. Eksepsi merupakan langkah hukum yang digunakan oleh pengacara untuk menolak atau memberikan alasan mengapa suatu perkara tidak dapat dilanjutkan.
Dalam nota yang disampaikan, penasihat hukum menyampaikan beberapa poin penting yang mendasari keberatan mereka. Mereka berargumen bahwa ada sejumlah prosedur hukum yang tidak diikuti dalam proses penyidikan kasus ini, yang dapat mempengaruhi keabsahan tuduhan terhadap klien mereka.
Kepala Penasihat Hukum dalam persidangan tersebut menjelaskan bahwa proses hukum seharusnya dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Kami percaya bahwa ada ketidakadilan dalam proses ini. Kami akan terus memperjuangkan hak-hak klien kami dan meminta agar semua bukti yang ada diperiksa dengan cermat," ujarnya.
Sidang ini dihadiri oleh sejumlah pengunjung yang menunjukkan dukungan untuk Muhriyono, dengan beberapa dari mereka membawa spanduk yang bertuliskan #bebaskanmuhriyono dan #lawankriminalisasipetani. Dukungan masyarakat ini menunjukkan bahwa banyak yang percaya bahwa petani seharusnya tidak menjadi korban kriminalisasi dalam melaksanakan hak mereka.
Setelah penyampaian eksepsi, majelis hakim akan mempertimbangkan keberatan tersebut sebelum melanjutkan ke proses berikutnya dalam persidangan. Masyarakat berharap agar keadilan dapat ditegakkan dan hak-hak petani diakui serta dilindungi.
Proses hukum ini menjadi perhatian publik, dan banyak yang berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan adil dan transparan. Dengan dukungan yang terus mengalir, para pengacara dan pendukung Muhriyono berjanji untuk terus berjuang hingga hak-hak mereka dipenuhi.
Sidang berikutnya direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal yang akan ditentukan kemudian oleh pengadilan.
Muhriyono Pengadilan Negeri Banyuwangi eksepsi hukum