Jakarta, 14 Juli 2025 - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang untuk menguji UU Nomor 3 Tahun 2025, yang merupakan perubahan dari UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sidang ini dihadiri oleh Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan yang membawa beberapa ahli dan saksi untuk memberikan keterangan.
Pada sidang kali ini, Koalisi menghadirkan dua orang, yaitu Fajri Nursyamsi sebagai ahli dan Andrie Yunus sebagai saksi. Keduanya memberikan penjelasan mengenai berbagai persoalan yang muncul terkait revisi undang-undang tersebut.
Selama persidangan, terungkap fakta mengejutkan bahwa setelah adanya aksi protes dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, saksi Andrie Yunus mengalami berbagai bentuk teror dan intimidasi. Teror ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga digital. Dalam keterangannya, Andrie menyebutkan bahwa ia menerima ancaman dari beberapa kontak yang dikenal dengan nama "Forkabin", "Den Intel Dam Jaya", dan "Cakra 45". Hal ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap individu yang menyuarakan pendapat sangat kuat.
Lebih lanjut, Andrie juga mengungkapkan bahwa alih-alih memberikan ruang partisipasi untuk publik, pembahasan revisi UU TNI justru dilakukan dengan pengawasan ketat oleh Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI di Hotel Fairmont. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai itikad baik pemerintah dalam melibatkan masyarakat dalam proses demokratis.
Dokumen resmi legislasi, termasuk Naskah Akademik, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan draft rancangan undang-undang, tidak pernah tersedia untuk diakses oleh publik hingga akhirnya disahkan pada 20 Maret 2025. Hal ini memunculkan keprihatinan akan transparansi dalam pembuatan undang-undang yang berdampak pada keamanan negara.
Sidang ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi bagaimana proses legislasi harus melibatkan partisipasi publik dan menjamin perlindungan bagi para saksi yang berani berbicara. Tim Advokasi berharap bahwa Mahkamah Konstitusi dapat memberikan keputusan yang adil dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.
Mahkamah Konstitusi UU TNI Tim Advokasi teror partisipasi publik