Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksi bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari ekspor pasir laut akan mencapai angka triliunan rupiah pada tahun 2025. Proyeksi ini disampaikan oleh Wawan Sunarjo, Direktur Penerimaan Bukan Pajak Kementerian/Lembaga Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu.
Menurut Wawan, perhitungan ini dilakukan berdasarkan potensi PNBP dari ekspor pasir laut yang sangat besar. "Hasil penghitungan menunjukkan bahwa penerimaan negara dari ekspor pasir laut bisa mencapai nilai triliunan rupiah," ujarnya.
Perhitungan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2024 yang merupakan perubahan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2021. Keputusan tersebut menetapkan harga patokan pasir laut yang digunakan dalam perhitungan tarif untuk PNBP.
Meskipun proyeksi penerimaan dari pasir laut ini sangat menggembirakan, Wawan mengungkapkan bahwa pihaknya belum menetapkan target spesifik untuk PNBP dari pasir laut. Hal ini menunjukkan bahwa Kemenkeu masih dalam tahap pengkajian lebih lanjut terkait potensi ini.
Selain itu, perlu diketahui bahwa keran ekspor pasir laut kembali dibuka setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.26 Tahun 2023. Peraturan ini kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024.
Dengan adanya regulasi baru ini, diharapkan ekspor pasir laut dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan negara. PNBP sendiri adalah salah satu sumber pendapatan negara yang tidak berasal dari pajak, dan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan pembangunan di Indonesia.
Kemenkeu berkomitmen untuk terus memantau dan mengembangkan sektor ini agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat.
Kemenkeu PNBP ekspor pasir laut proyeksi 2025