JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, menekankan pentingnya pemerintah memberikan kepastian mengenai pengelolaan Denda Administratif Musiman (DAM) untuk jemaah haji di dalam negeri. DAM jemaah haji merupakan denda yang dikenakan kepada jemaah yang melanggar ketentuan atau meninggalkan kewajiban dalam ibadah haji.
Dalam pernyataannya, Selly menegaskan, "Yang harus kita pahami adalah kepastian yang mengelola terhadap DAM dari para jemaah maupun petugas yang melaksanakan ibadah. Ini bukan uang kecil, kemudian ini bukan hewan yang sedikit." Pernyataan ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini, mengingat besarnya denda yang harus dibayarkan oleh jemaah haji.
Selly Andriany Gantina, yang juga merupakan anggota Komisi VII DPR RI, menambahkan bahwa pemerintah perlu melakukan transparansi dan sosialisasi yang jelas terkait pengelolaan DAM jemaah haji. Hal ini penting agar semua pihak, baik jemaah maupun petugas, memahami aturan dan konsekuensi yang berlaku saat menjalankan ibadah haji.
"Kita perlu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam ibadah haji memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka, termasuk tentang DAM," tambah Selly. Dengan adanya kepastian dan informasi yang jelas, diharapkan jemaah haji dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang dan tanpa kekhawatiran tentang denda yang tidak jelas.
Masalah pengelolaan DAM ini menjadi perhatian penting, terutama menjelang pelaksanaan ibadah haji yang biasanya diadakan setiap tahun. Diharapkan pemerintah segera menanggapi permintaan ini agar semua jemaah haji dapat menjalankan ibadah mereka dengan baik.
DPR RI Selly Andriany Gantina DAM jemaah haji pengelola transparansi