Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru saja mengadopsi sebuah dokumen penting yang disebut ‘Pact for the Future’. Dokumen ini berisi rencana untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi umat manusia, seperti perang, ancaman lingkungan, dan tantangan teknologi.
Pact ini mencakup 56 tindakan yang diusulkan, termasuk reformasi lembaga keuangan internasional dan Dewan Keamanan PBB. Selain itu, dokumen ini juga mengajak semua negara untuk bekerja sama dalam mengatasi perubahan iklim, mempromosikan pengurangan senjata, dan mengarahkan perkembangan kecerdasan buatan (AI).
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan bahwa perjanjian dalam pact ini merupakan "langkah maju menuju multilateral yang lebih efektif, inklusif, dan terhubung". Hal ini berarti bahwa negara-negara di dunia perlu bekerja sama lebih baik untuk menyelesaikan masalah yang ada.
Meski beberapa pihak mengkritik pact ini sebagai sesuatu yang kurang ambisius, seorang diplomat mengungkapkan bahwa dokumen ini memberikan kesempatan untuk membangun kembali kepercayaan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang.
Perdana Menteri Barbados, Mia Mottley, juga memberikan pendapatnya. Ia mengkritik cara pemerintahan saat ini yang menurutnya "menguatkan anggapan bahwa ada warga negara kelas satu dan kelas dua". Ia menekankan pentingnya mendengarkan suara-suara baru agar perubahan yang diperlukan untuk menyelamatkan manusia dan planet ini dapat terwujud. "Apa yang dunia butuhkan sekarang adalah reset. Apa yang dunia butuhkan sekarang adalah sedikit lebih cinta," ujarnya.
Dokumen ini menyatakan bahwa "kami percaya ada jalan menuju masa depan yang lebih cerah untuk seluruh umat manusia". Dengan adopsi pact ini, diharapkan negara-negara di dunia dapat bersatu dan bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.
PBB Pact for the Future tantangan global perdamaian lingkungan