Dalam beberapa waktu terakhir, muncul gerakan masyarakat untuk menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Banyak orang merasa bahwa hal ini tidak adil dan akan memanipulasi sejarah bangsa. Soeharto yang pernah memimpin Indonesia selama 32 tahun lewat rezim Orde Baru, dikenal karena sejumlah kejahatan seperti pelanggaran hak asasi manusia (HAM), korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Sejarah mencatat bahwa selama masa pemerintahannya, banyak korban pelanggaran HAM yang belum mendapatkan keadilan. Sayangnya, ada usulan dari kalangan elit politik yang mendukung pemberian gelar pahlawan tersebut. Mereka beralasan bahwa Soeharto layak disebut pahlawan karena jasanya bagi negara. Namun, sebagian besar masyarakat menilai bahwa gelar itu tidak pantas diberikan kepada sosok yang penuh kontroversi.
Pemerintah sendiri mulai menunjukkan sikap yang mendukung usulan tersebut. Menteri Sekretaris Negara menyebut bahwa pemberian gelar kepada Soeharto dianggap wajar. Padahal, hubungan politik juga memengaruhi keputusan ini. Soeharto adalah mertua dari Presiden Indonesia saat ini, Prabowo Subianto. Selain itu, Partai Golkar yang dulu merupakan pendukung utama Soeharto, masih berpengaruh kuat di pemerintahan. Putri Soeharto, Titiek Soeharto, pun aktif di DPR.
Masyarakat pun diminta untuk tidak diam saja. Mereka didorong untuk menandatangani petisi yang menolak pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Petisi ini bisa diakses melalui link bit.ly/Soehartobukanpahlawan.
Gerakan ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga sejarah bangsa dari manipulasi dan memastikan bahwa keadilan tetap ditegakkan. Jangan biarkan kejahatan masa lalu dihapuskan hanya demi keuntungan politik sesaat. Dengan melawan, masyarakat berharap bangsa Indonesia tetap berjalan di jalan yang benar dan adil.
Soeharto penolakan gelar pahlawan HAM korupsi sejarah palsu