Dewan Perwakilan Amerika Serikat mengesahkan sebuah RUU pada hari Kamis yang menetapkan produk dari pemukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki sebagai berasal dari "Israel". RUU ini diberi nama "Anti-BDS Labeling Act". RUU ini memperkuat kebijakan era Trump yang dianggap oleh para kritikus dapat merugikan klaim teritorial Palestina yang diakui oleh PBB dan mendukung upaya aneksasi Israel. Kebijakan ini juga langsung menargetkan gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi yang dipimpin oleh Palestina, serta mengirimkan pesan yang jelas terhadap mereka yang memperjuangkan hak asasi manusia Palestina.
Kebijakan ini diperkenalkan oleh mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo pada tahun 2020 dan dianggap oleh beberapa orang sebagai dorongan yang lebih jauh daripada upaya yang dilakukan oleh Israel sendiri. Kini, RUU ini berada di ambang untuk menjadi hukum tetap di AS.
RUU ini disponsori oleh Anggota Kongres dari Partai Republik, Claudia Tenney dari New York, dan disetujui dengan suara 231 berbanding 189. RUU ini juga mendapat dukungan dari 16 anggota Partai Demokrat, termasuk beberapa anggota partai yang paling pro-Israel. RUU ini mengharuskan produk dari Tepi Barat yang diduduki dan Gaza tidak lagi dilabeli bersama, melainkan secara terpisah. Ini berarti pengakuan terhadap identitas bersatu mereka akan dihapus. Produk akan ditandai sebagai "Tepi Barat" atau "Gaza", bukan "Tepi Barat dan Gaza".
Lebih jauh lagi, RUU ini menetapkan bahwa produk dari sebagian besar Tepi Barat yang diduduki akan diberi label sebagai "Produk dari Israel" atau "Made in Israel".
Namun, para penentang, termasuk Anggota Kongres Rashida Tlaib dari Michigan, mengutuk RUU ini sebagai langkah menuju pembersihan etnis, dengan mengatakan, "Suara 'ya' untuk RUU ini adalah menghapus keberadaan Palestina".
Dewan Perwakilan AS RUU Israel Palestina Tepi Barat