Pada hari Jumat, Israel mengajukan dua dokumen hukum yang menantang permintaan dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terkait surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Permohonan ini muncul setelah jaksa ICC, Karim Khan, mengumumkan bahwa ia sedang mencari surat perintah penangkapan untuk kedua pejabat Israel tersebut, serta tiga anggota pimpinan Hamas: Yahya Sinwar, Mohammed Deif, dan Ismail Haniyeh.
Permintaan Khan didasarkan pada dugaan bahwa telah terjadi kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sejak 7 Oktober 2023. Tanggal ini menjadi penting setelah serangan yang dipimpin Hamas di selatan Israel dan perang yang terjadi di Gaza setelahnya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, menyatakan bahwa pemerintahnya menantang prinsip komplementaritas. Prinsip ini adalah landasan penting dalam hukum internasional yang mengatur fungsi ICC. Prinsip ini berasal dari Pasal 17 Statuta Roma, yang mendirikan ICC pada tahun 2002, yang menyatakan bahwa pengadilan harus turun tangan ketika sebuah negara dianggap "tidak bersedia" atau "tidak mampu" untuk melakukan penyelidikan sendiri.
Marmorstein menjelaskan bahwa Israel telah menjelaskan bagaimana jaksa ICC telah melanggar Statuta Pengadilan dan prinsip komplementaritas. Menurutnya, Israel seharusnya diberi kesempatan untuk menyelidiki klaim yang diajukan oleh jaksa sebelum pengadilan melanjutkan prosesnya.
Jaksa Khan juga telah mendesak pengadilan untuk mengeluarkan surat perintah tersebut "dengan sangat mendesak". Namun, hingga saat ini, belum ada kejelasan mengapa surat perintah tersebut belum dikeluarkan. Jika surat perintah itu terbit, ini akan menjadi pertama kalinya ICC mengejar pejabat yang didukung oleh negara barat.
Israel ICC surat perintah Netanyahu Gallant