Beberapa pejuang lingkungan di Indonesia, termasuk Hasilin, Andi Firmansyah, Christina Rumahlatu, dan Cece Jaelani, terancam kriminalisasi. Tindakan ini dianggap sebagai upaya korporasi untuk membungkam suara warga yang memperjuangkan hak lingkungan. Menurut para aktivis, ini adalah bukti nyata dari praktik otoritarianisme yang dilakukan oleh negara dan perusahaan besar terhadap masyarakat sipil.
Secara hukum, tindakan tersebut melanggar Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal ini mengatur tentang Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation (anti-SLAPP), yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang berjuang untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Dengan adanya undang-undang ini, masyarakat tidak seharusnya dapat dituntut secara pidana atau perdata hanya karena memperjuangkan hak mereka.
Kekhawatiran ini muncul di tengah meningkatnya konflik antara warga dan korporasi yang beroperasi di sektor sumber daya alam. Warga merasa bahwa keberadaan korporasi seringkali merugikan lingkungan dan mengancam kehidupan mereka. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk melindungi lingkungan di sekitar mereka dan menuntut hak mereka untuk hidup dalam kondisi yang sehat.
Masyarakat pun semakin menyadari pentingnya menjaga lingkungan dan berjuang untuk hak-hak mereka. Berbagai gerakan sosial muncul sebagai respons terhadap tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh korporasi. Mereka menolak berbagai proyek yang dianggap merusak lingkungan, seperti tambang dan geothermal, dengan harapan suara mereka didengar oleh pemerintah dan masyarakat luas.
Sebagai bagian dari gerakan ini, tagar seperti #TolakTambang, #RendahKarbonTinggiKorban, dan #BersihkanIndonesia menjadi populer di media sosial. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak tinggal diam dan akan terus memperjuangkan hak-hak mereka serta keberlangsungan lingkungan hidup.
Masyarakat berharap agar pemerintah dapat mendukung perjuangan mereka dan menegakkan hukum yang melindungi lingkungan. Mereka ingin agar upaya kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan dihentikan, sehingga setiap orang dapat berpartisipasi dalam menjaga bumi tanpa rasa takut akan ancaman hukum.
pejuang lingkungan kriminalisasi korporasi hukum Indonesia