Pada tanggal 30 April 2025, Pengadilan Eropa (EuGH) memutuskan bahwa praktik kewarganegaraan di Malta yang memungkinkan orang-orang untuk menjadi warga negara dengan cara menginvestasikan uang, adalah ilegal. Keputusan ini datang setelah adanya kontroversi mengenai apa yang disebut sebagai "paspor emas" yang telah menarik perhatian banyak orang.
Menurut pengadilan, memberikan kewarganegaraan hanya berdasarkan pembayaran uang atau investasi bertentangan dengan hukum Uni Eropa. Hal ini karena ketika kewarganegaraan dijadikan sebagai transaksi bisnis, maka nilai dan makna dari kewarganegaraan itu sendiri menjadi hilang.
Malta sebelumnya telah menawarkan kewarganegaraan kepada orang asing yang bersedia membayar setidaknya 600.000 Euro, yang setara dengan sekitar 9,8 miliar Rupiah. Selain itu, mereka juga diharuskan untuk membeli properti senilai minimal 700.000 Euro atau menyewa apartemen yang mahal. Praktik ini membuat banyak orang merasa bahwa kewarganegaraan bisa dibeli seperti barang dagangan.
Meski setiap negara anggota Uni Eropa memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat kewarganegaraan mereka sendiri, EuGH menekankan bahwa semua negara harus mematuhi hukum Uni Eropa. Menurut pengadilan, jika kewarganegaraan hanya menjadi sekedar transaksi jual beli, maka hal tersebut tidak dapat diterima.
Keputusan ini merupakan langkah penting dalam menjaga nilai-nilai yang mendasari kewarganegaraan di Eropa. Kewarganegaraan seharusnya mencerminkan ikatan yang kuat antara individu dan negara, bukan sekadar urusan finansial. Pengadilan juga menjelaskan bahwa kewarganegaraan memiliki makna dan tanggung jawab yang lebih dalam daripada sekedar status hukum.
Dengan keputusan ini, diharapkan praktik serupa di negara-negara lain dapat ditinjau ulang, sehingga kewarganegaraan tetap menjadi sesuatu yang berharga dan tidak dapat dibeli dengan uang. Ini juga menunjukkan komitmen Uni Eropa terhadap keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara di dalamnya.
Malta kewarganegaraan investasi hukum EU