Setelah satu dekade berdiri di puncak kekuasaan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadapi berbagai tantangan. Banyak kebijakan dan regulasi kini dipandang sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan pribadi serta kroni-kroninya. Kebijakan yang dibuat seolah berpihak kepada kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan rakyat secara umum.
Salah satu orang dekat Jokowi yang mendapatkan posisi strategis adalah Bahlil Lahadalia. Ia diberi tanggung jawab besar saat menjabat sebagai Kepala Kementerian Investasi/BKPM. Dalam posisi ini, Bahlil memiliki kewenangan untuk mencabut dan mengaktifkan izin-izin tambang. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai pengaruhnya dalam sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia.
Di penghujung masa jabatan Jokowi, Bahlil dipindahkan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Penempatan ini terjadi di tengah turunnya isu serius terkait kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Maluku Utara nonaktif, Abdul Ghani Kasuba (AGK). Kasus ini menimbulkan spekulasi bahwa ada keterlibatan keluarga Jokowi di dalamnya.
Saat penyelidikan dilakukan, terlihat bahwa dibalik kasus AGK, terlihat peran dari orang-orang dekat Bahlil, Jokowi, dan juga Prabowo Subianto. Kode "Blok Medan" yang disebutkan oleh Kepala Dinas ESDM dan AGK dalam persidangan, diduga terkait dengan perusahaan tambang nikel PT Priven Lestari. Perusahaan ini beroperasi di Halmahera Timur, sebuah kawasan yang kaya akan sumber daya mineral di Indonesia.
Polemik ini mencerminkan dinamika politik di Indonesia dan bagaimana praktik-praktik yang melibatkan kepentingan pribadi dapat mempengaruhi kebijakan publik serta perekonomian negara.
Kekuasaan Jokowi korupsi tambang Bahlil