MADIUN – Pada Rabu, 18 September 2023, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur mengadakan kunjungan kerja ke Kota Madiun. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait praktik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ada di kota tersebut.
Tim Komisi Informasi fokus untuk meninjau bagaimana Pemerintah Kota Madiun menerapkan layanan publik dan inovasi dalam pengelolaan informasi. Mereka ingin memastikan bahwa semua informasi publik dapat diakses dengan mudah dan transparan.
Dalam kunjungan ini, anggota Komisi juga memeriksa proses inventarisasi dan pengarsipan dokumen yang dilakukan oleh PPID Kota Madiun. Mereka mengecek dokumen-dokumen yang ada untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan oleh masyarakat sudah terorganisir dengan baik. M. Sholahuddin, salah satu komisioner, menyatakan, "Kami ingin memastikan bahwa semua informasi publik dapat diakses dengan mudah dan transparan."
Selain memeriksa dokumen, Komisi Informasi juga melihat langsung ruang PPID yang digunakan untuk melayani masyarakat. Ruang ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi warga yang ingin mendapatkan informasi publik. “Penting bagi kami untuk melihat langsung bagaimana pelayanan publik dilaksanakan, serta bagaimana masyarakat meresponsnya,” tambah salah satu anggota Komisi.
Kunjungan ini tidak hanya untuk evaluasi, tetapi juga untuk berbagi inovasi. PPID Kota Madiun telah menerapkan beberapa teknologi digital untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat. Salah satunya adalah aplikasi mobile dan website yang ramah pengguna. Bagus Wiyono, Kabid Pengelolaan IKP Diskominfo Kota Madiun, menjelaskan, "Inovasi dalam pelayanan informasi adalah kunci untuk meningkatkan partisipasi publik."
Hasil dari kunjungan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi PPID di seluruh Jawa Timur untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik. PPID Kota Madiun berkomitmen untuk selalu mengoptimalkan praktik pengelolaan informasi yang baik dan transparan untuk masyarakat.
Kota Madiun Komisi Informasi PPID layanan publik evaluasi