Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia mengkonfirmasi adanya dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebanyak 6 juta data. Kebocoran ini mencakup data penting yang diduga milik pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Joko Widodo.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa tim teknis mereka saat ini sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai masalah ini. "Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini, tim teknis Ditjen Pajak sedang melakukan pendalaman," ujarnya saat dihubungi oleh MNC Portal Indonesia pada Kamis, 19 September.
Dugaan kebocoran ini pertama kali diungkap oleh Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, melalui akun media sosialnya di platform X pada Rabu, 18 September. Menurut Teguh, data yang bocor bahkan diperjualbelikan di Breach Forums, sebuah forum online yang dikenal sering dipakai untuk transaksi data pribadi yang bocor.
Dalam jutaan data yang dikabarkan bocor, terdapat nama-nama penting dalam pemerintahan, termasuk menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju. Selain itu, nama Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 juga ditemukan dalam daftar tersebut. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan data pribadi dan privasi pejabat publik.
Di tengah penyelidikan yang berlangsung, Ditjen Pajak meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu hasil dari investigasi. Kebocoran data seperti ini dapat berdampak serius, baik bagi individu yang datanya bocor maupun bagi sistem perpajakan di Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi.
Kebocoran data ini menjadi perhatian publik, dan banyak yang menunggu langkah-langkah selanjutnya dari Ditjen Pajak dan pihak berwenang untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
kebocoran data NPWP Ditjen Pajak Sri Mulyani Jokowi