Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengumumkan penambahan alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2025. Anggaran yang ditetapkan mencapai Rp9,11 triliun. Penambahan ini bertujuan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa dana sebesar Rp9,11 triliun ini akan digunakan untuk berbagai proyek di bawah Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Perumahan. Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR di Jakarta pada Rabu (18/9), Basuki menjelaskan rincian penggunaan anggaran tersebut.
Ditjen Bina Marga akan fokus pada pengerjaan jalan akses di dalam KIPP. Proyek ini mencakup pemenuhan akses jalan perumahan, pembangunan jalan sumbu kebangsaan bagian barat dan timur, serta pembangunan jalan lingkar Sepaku tahap kedua. Selain itu, juga akan ada pembangunan jalan feeder di kawasan IKN.
Dengan adanya penambahan anggaran ini, diharapkan pembangunan infrastruktur di IKN dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Ibu Kota Nusantara diproyeksikan menjadi pusat pemerintahan yang modern dan ramah lingkungan, serta dapat mendukung perkembangan ekonomi di Indonesia.
Pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi Jakarta sebagai ibu kota saat ini, seperti kemacetan dan kepadatan penduduk. Dengan adanya investasi besar dalam infrastruktur, diharapkan IKN dapat menarik lebih banyak penduduk dan investor, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan IKN sebagai proyek yang berkelanjutan dan berorientasi masa depan. Dengan penambahan anggaran ini, langkah-langkah menuju realisasi Ibu Kota Nusantara semakin jelas dan terencana.
PUPR IKN anggaran pembangunan infrastruktur