Marine Le Pen, seorang politikus terkenal di Prancis dan pemimpin partai Rassemblement National, kini menghadapi larangan untuk ikut dalam pemilihan selama lima tahun. Keputusan ini diambil oleh hakim di Paris akibat kasus veruntukan dana publik yang terjadi saat Le Pen menjabat sebagai anggota Parlemen Uni Eropa.
Hakim menyatakan bahwa tindakannya yang melanggar hukum tersebut cukup untuk memberikan sanksi larangan berpartisipasi dalam semua jabatan publik. Hal ini berarti, meskipun Le Pen mengajukan banding atas keputusan tersebut, larangan ini tetap berlaku. Situasi ini tentunya mengurangi peluangnya untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden Prancis 2027.
Selain larangan untuk mencalonkan diri, Le Pen juga dijatuhi hukuman dua tahun penjara dengan pengawasan elektronik. Dua tahun tambahan dari hukuman penjara tersebut ditangguhkan, dan dia juga dikenakan denda sebesar 100.000 Euro, yang setara dengan sekitar 1,6 miliar Rupiah.
Dalam kasus ini, tidak hanya Le Pen, tetapi juga ada delapan mantan anggota Parlemen Eropa lainnya dari partainya yang dijatuhi hukuman. Di antara mereka adalah Louis Aliot, yang merupakan wakil ketua partai. Selain itu, dua belas mantan asisten Parlemen Eropa juga dinyatakan bersalah dan kehilangan hak untuk mencalonkan diri.
Aliot, yang juga menjabat sebagai Walikota Perpignan, harus melepaskan jabatannya sebagai dampak dari putusan ini.
Le Pen meninggalkan ruang sidang sebelum putusan lengkap dibacakan dan diperkirakan akan mengajukan banding terhadap keputusan tersebut. Meskipun begitu, dia masih bisa menjalankan tugasnya sebagai anggota Parlemen hingga masa jabatannya berakhir, di mana dia juga menjabat sebagai ketua fraksi partainya.
Bagi partai Rassemblement National, hasil proses hukum ini adalah sebuah bencana. Kehilangan hak untuk mencalonkan diri adalah hukuman yang umum di Prancis bagi politikus yang terlibat dalam kasus korupsi dan penggelapan. Meskipun demikian, karena popularitas Le Pen yang tinggi, banyak politikus moderat yang mengkhawatirkan bahwa putusan ini dapat memicu anggapan bahwa keputusan tersebut bermotif politik, dengan tujuan untuk mencegah Le Pen menjadi presiden.
Marine Le Pen pemilihan Prancis korupsi Rassemblement National