Hari ini, panel yang terdiri dari tiga hakim di Pengadilan Banding DC mengadakan sidang untuk mempertanyakan konstitusionalitas dari Undang-Undang Perlindungan Warga Amerika dari Aplikasi yang Dikendalikan Asing. Undang-undang ini disahkan oleh Kongres dan ditandatangani oleh Presiden Biden pada bulan April lalu.
Dalam sidang ini, para hakim mendengarkan argumen dari pengacara Departemen Kehakiman, perwakilan dari TikTok dan perusahaan induknya, ByteDance, serta beberapa pengguna aplikasi tersebut. Mereka menguji apakah undang-undang ini sesuai dengan konstitusi Amerika Serikat.
Undang-undang ini muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran mengenai keamanan data dan privasi pengguna yang menggunakan aplikasi yang dikendalikan oleh perusahaan asing. TikTok, yang sangat populer di kalangan remaja dan anak-anak, telah menjadi pusat perhatian karena hubungannya dengan pemerintah Tiongkok.
Pihak TikTok dan ByteDance berargumen bahwa undang-undang tersebut dapat melanggar hak-hak konstitusional pengguna, terutama hak atas kebebasan berbicara dan berekspresi. Mereka menyatakan bahwa aplikasi ini telah membantu banyak orang untuk berkomunikasi dan berbagi kreativitas.
Sementara itu, pengacara dari Departemen Kehakiman berpendapat bahwa undang-undang ini diperlukan untuk melindungi keamanan nasional dan privasi data warga negara Amerika.
Sidang ini menjadi langkah penting dalam menentukan masa depan TikTok di Amerika Serikat. Keputusan akhir dari panel hakim diharapkan akan memberikan kejelasan mengenai batasan-batasan yang dapat diterapkan pada aplikasi asing yang beroperasi di negara tersebut.
pengadilan TikTok ByteDance undang-undang konstitusi