Dewan Kota Oxford baru-baru ini mengesahkan sebuah mosi yang mendukung gerakan Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) terhadap Israel. Keputusan ini didasarkan pada putusan dari Mahkamah Internasional (ICJ) yang menyebutkan bahwa Israel mungkin sedang melakukan genosida di Gaza.
Pada bulan Januari tahun lalu, ICJ mengeluarkan putusan sementara yang menyatakan bahwa ada kemungkinan Israel melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah Gaza. Dalam pertemuan yang berlangsung pada hari Senin, anggota dewan Oxford, Hosnieh Djafari-Marbini, menyatakan bahwa mosi tersebut telah disetujui secara aklamasi.
Gerakan BDS didirikan pada tahun 2005 dengan tujuan untuk memberikan tekanan secara non-kekerasan kepada Israel agar mematuhi hukum internasional. Djafari-Marbini mengungkapkan di akun media sosialnya bahwa ini adalah langkah awal untuk menarik investasi dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kejahatan perang dan tindakan kolonial.
"Kami akan terus membangun gerakan ini untuk menarik investasi institusi dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kejahatan perang. Kami akan menghentikan kebebasan Israel dari tanggung jawab atas tindakan mereka," tulis Djafari-Marbini.
Sementara itu, situasi di Gaza semakin memburuk. Israel kembali melancarkan serangan ke Jalur Gaza dan minggu lalu melakukan serangan darat baru. Menurut kementerian kesehatan di Gaza, pada hari Selasa, sebanyak 792 orang telah tewas dalam seminggu terakhir sejak Israel melanjutkan bombardirannya, termasuk 62 orang dalam 24 jam terakhir.
Human Rights Watch (HRW) juga melaporkan bahwa pasukan Israel telah melakukan kejahatan perang dengan menyerang pasien yang sedang dirawat di rumah sakit di Gaza. Kelompok hak asasi manusia telah berulang kali mengecam serangan Israel terhadap rumah sakit dan staf medis, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional.
Keputusan Dewan Kota Oxford ini menunjukkan dukungan terhadap gerakan BDS dalam menghadapi tindakan Israel di Gaza, dan menyoroti pentingnya hukum internasional dalam menyelesaikan konflik ini.
Oxford BDS Israel Gaza internasional hak asasi manusia