Jerman telah memperluas kontrol perbatasan yang sebelumnya dilakukan di bagian timur dan selatan negara itu ke perbatasan barat. Sejak tengah malam, petugas dari kepolisian federal Jerman mulai melakukan pemeriksaan di perbatasan dengan Belgia, Luksemburg, dan Belanda. Rencana ini juga mencakup penciptaan titik pemeriksaan di bagian utara, khususnya di perbatasan dengan Denmark, yang akan dimulai sepanjang hari ini.
Menteri Dalam Negeri Jerman, Nancy Faeser dari Partai SPD, menyatakan bahwa langkah ini sangat penting untuk mengurangi migrasi ilegal. "Langkah ini sangat diperlukan untuk menanggulangi irreguler migrasi," ujarnya. Faeser sebelumnya telah mengarahkan bahwa mulai hari Senin, semua perbatasan darat akan memiliki kontrol tetap.
Seorang juru bicara kepolisian federal menjelaskan bahwa di negara bagian Niedersachsen, seperti yang direncanakan, akan ada tambahan petugas yang ditugaskan untuk memeriksa kedatangan dari arah Belanda. Titik pemeriksaan tetap telah didirikan di beberapa lokasi seperti di Autobahn 30 di Bad Bentheim, A280 di Bunde, dan Bundesstraße 402 di Schöninghsdorf, yang terletak di dekat Meppen. Selain itu, pihak kepolisian juga akan melaksanakan pengawasan di jalan-jalan kecil dekat perbatasan dengan Belanda.
Di Nordrhein-Westfalen, petugas kepolisian federal juga melakukan pemeriksaan di Autobahn 44 di Aachen untuk pengunjung yang datang dari Belgia. Selain itu, ada juga pemeriksaan mobile bagi pengunjung dari Luksemburg di A 64.
Kontrol perbatasan yang tetap memungkinkan untuk melakukan yang disebut sebagai "penolakan masuk". Ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan proses mengeluarkan seseorang yang telah masuk secara ilegal ke dalam negara. Menurut Kementerian Dalam Negeri Jerman, sejak Oktober 2023, lebih dari 30.000 penolakan telah dilakukan di perbatasan Jerman. Mereka yang ditolak adalah warga asing yang tidak mengajukan permohonan suaka dan mereka yang memiliki larangan masuk.
Sebuah tuntutan dari kelompok oposisi, Unionsfraktion, untuk melakukan penolakan yang lebih luas telah ditolak oleh koalisi pemerintahan yang dikenal dengan nama "Ampel-Koalition" akibat kekhawatiran terkait hukum Eropa.
Jerman kontrol perbatasan migrasi ilegal Faeser