Kupang, NTT – Program reforma agraria yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dilanjutkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di masa transisi pemerintahan menuju Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa program ini tetap menjadi agenda utama meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.
Dalam pernyataannya di Kabupaten Kupang pada hari Sabtu, 14 September 2024, AHY menegaskan, "Kami juga dalam semangat melanjutkan program reforma agraria yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi ketika pemerintah berganti. Ini menjadi agenda utama dari Kementerian ATR/BPN."
Tujuan dari reforma agraria adalah untuk mengurangi ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia. Program ini juga bertujuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan sengketa dan konflik agraria yang sering terjadi antara masyarakat dan pihak lain terkait kepemilikan lahan.
Lebih lanjut, reforma agraria memiliki tujuan mulia, yaitu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, terutama dalam aspek perekonomian. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat tercipta pemerataan akses terhadap tanah dan sumber daya, sehingga semua kalangan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
Dengan dilanjutkannya program reforma agraria, diharapkan akan ada perubahan positif dalam penguasaan tanah yang lebih adil dan seimbang di Indonesia. Masyarakat juga diharapkan dapat lebih memahami pentingnya hak atas tanah dan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kepemilikan lahan.
Program ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat diharapkan dapat mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program reforma agraria ini.
reforma agraria Kementerian ATR/BPN Prabowo Subianto Jokowi