Lebih dari seratus anggota partai oposisi utama Tunisia, Ennahda, telah ditangkap menjelang dimulainya musim kampanye pemilu di negara tersebut. Partai Ennahda menyatakan bahwa penangkapan ini merupakan "kampanye yang belum pernah terjadi sebelumnya" serta pelanggaran terhadap hak-hak dasar yang dijamin oleh hukum.
Menurut laporan, sebanyak 116 anggota partai telah ditangkap, termasuk Mohamed Guelwi, seorang anggota komite eksekutif partai, dan Mohamed Ali Boukhatim, seorang pemimpin partai di tingkat regional.
Organisasi hak asasi manusia, seperti Human Rights Watch (HRW), juga telah menuduh Presiden Kais Saied, yang telah menjabat sejak 2019, melakukan penuntutan dan mengecualikan calon potensial untuk pemilihan presiden. Hal ini diduga dilakukan sebagai upaya untuk memastikan terpilihnya kembali dirinya dalam pemilu mendatang.
Sejak menjabat, Saied telah memperketat kekuasaannya dengan langkah-langkah yang dianggap sebagai kudeta konstitusi. Ia membubarkan parlemen pada tahun 2021 dan mengambil alih kekuasaan yudikatif, yang memberinya wewenang untuk memerintah dengan dekrit. Tindakan-tindakan ini telah memicu kritik dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat sipil dan organisasi internasional yang mengawasi hak asasi manusia.
Situasi ini menunjukkan ketegangan politik yang semakin meningkat di Tunisia, di mana masyarakat mulai mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan pemilu yang semakin dekat, peristiwa ini menjadi sorotan utama bagi para pengamat politik dan masyarakat luas.
Tunisia Ennahda pemilu penangkapan hak asasi manusia