Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk sepenuhnya mematuhi perintah pengadilan yang mengharuskan mereka untuk kembali menerima pengungsi. Hal ini diungkapkan dalam laporan status yang diajukan oleh Departemen Kehakiman (DOJ) AS.
Menurut DOJ, keterlambatan ini disebabkan oleh kebutuhan untuk mempekerjakan kembali staf yang diberhentikan sementara oleh mitra nonprofit pemerintah federal, yaitu Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Church World Service (CWS). Mereka harus menerapkan prosedur pemeriksaan baru untuk menyeleksi para pengungsi setelah penghentian penempatan pengungsi selama tujuh minggu terakhir.
Para pengacara DOJ menyatakan bahwa pemerintah saat ini sedang mencari agen penempatan baru untuk memberikan layanan penempatan pengungsi. Hal ini terjadi setelah pemerintah memutuskan kontrak dengan sepuluh mitra lama pada minggu lalu. Proses ini diperkirakan akan memakan waktu setidaknya tiga bulan, seperti yang tercantum dalam dokumen pengadilan.
International Refugee Assistance Project (IRAP), sebuah organisasi bantuan hukum dan advokasi, telah mengajukan gugatan terhadap pemerintah atas nama mitra penempatan pengungsi, termasuk CWS, HIAS, Lutheran Immigration and Refugee Services, serta sembilan pengungsi yang terkena dampak larangan tersebut.
Semua mitra penempatan ini telah kehilangan dana federal setelah perintah Presiden Trump. Pemerintahan Trump juga telah mengajukan banding terhadap putusan tersebut.
Rick Santos, presiden dan CEO CWS, menyatakan dalam siaran pers: "Usulan ini akan menghukum mereka yang telah lama mendukung keluarga pengungsi dan meninggalkan puluhan tahun pengalaman serta infrastruktur yang membuat program ini berhasil. Melakukan hal ini sangat merugikan, tidak perlu, dan bertindak untuk menghilangkan akses keluarga pengungsi yang baru tiba dari jaringan dukungan yang kuat untuk membangun kembali kehidupan mereka."