Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo membantah bahwa koordinasi antara pihaknya dengan Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri terkait dengan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang akan dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara pada tahun 2024.
Dito menjelaskan, penyelidikan yang dilakukan adalah untuk merespons keluhan masyarakat yang muncul di media sosial. Ia menegaskan pentingnya memastikan kebenaran atas tuduhan-tuduhan yang beredar, terutama yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan PON kali ini berjalan buruk.
"Ini adalah respons saya setelah melihat adanya banyak kritik di media sosial. Banyak netizen yang menggunakan beberapa contoh untuk menuduh bahwa penyelenggaraan PON ini korupsi. Saya perlu melakukan pembelaan, karena kita sudah memiliki satuan tugas (satgas) untuk tata kelola acara ini. Jangan langsung tuduh ada penyelewengan atau korupsi," jelas Dito dalam pernyataannya.
Menpora Dito menekankan bahwa tuduhan korupsi tidak bisa diterima begitu saja tanpa bukti yang jelas. Ia berharap masyarakat dapat memahami bahwa penyelenggaraan PON adalah proses yang kompleks dan melibatkan banyak pihak.
PON XXI 2024 di Aceh dan Sumatera Utara diharapkan dapat berjalan sukses dan memberikan pengalaman yang baik bagi para atlet serta masyarakat. Menpora juga mengharapkan dukungan semua pihak untuk kelancaran acara yang sudah dinantikan ini.
Dengan adanya komunikasi yang baik antara pihak penyelenggara dan masyarakat, diharapkan semua tuduhan yang tidak berdasar dapat diatasi dan PON XXI dapat berlangsung dengan baik.
Berita ini dikumpulkan oleh Tri Meilani Ameliya dan grafis oleh Yana.
Menpora Dito PON XXI Aceh Sumatera Utara korupsi