Seorang imigran bernama Mahmoud Khalil ditangkap oleh pihak Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS (ICE) saat terlibat dalam protes pro-Palestina di Columbia University. Penangkapan ini memicu kecaman dari para advokat hak sipil yang menuduh pemerintahan Donald Trump melanggar Amandemen Pertama Konstitusi.
Pada hari Sabtu, tim ICE datang ke apartemen yang dimiliki universitas tempat Khalil tinggal dan menangkapnya tanpa memberikan alasan yang jelas, baik kepada Khalil maupun kepada istrinya yang sedang hamil dan merupakan warga negara AS. Setelah penangkapan, pengacara Khalil diberitahu bahwa pihak berwenang mencabut kartu hijau Khalil dengan alasan bahwa dia telah "memimpin kegiatan yang terkait dengan Hamas", meskipun tidak ada tuduhan kriminal yang diajukan terhadapnya.
Senin lalu, seorang hakim federal di New York mengeluarkan perintah sementara untuk memblokir deportasi Khalil di tengah pertempuran hukum mengenai masa depannya.
Kasus ini dapat menguji perlindungan Amandemen Pertama, terutama bagi pemukim legal non-kewarganegaraan. Namun, dampak dari kasus ini bisa lebih luas, mempengaruhi semua warga Amerika.
Amandemen Pertama melindungi hak kebebasan berbicara dan berkumpul, yang merupakan hak dasar dalam demokrasi. Penangkapan Khalil mengangkat pertanyaan penting tentang seberapa jauh pemerintah dapat melangkah dalam menangkap individu yang terlibat dalam aktivitas politik.
Para advokat hak sipil terus menyoroti pentingnya melindungi hak-hak konstitusional ini bagi semua orang, termasuk mereka yang bukan warga negara. Kasus ini menjadi sorotan media dan masyarakat, dimana banyak yang berharap agar keadilan dapat ditegakkan. Dengan situasi ini, diskusi mengenai kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia menjadi semakin mendesak.
Sebagai catatan, pernyataan resmi dari pihak ICE belum tersedia, dan masyarakat menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai penangkapan ini.
Kasus Khalil menjadi contoh nyata dari tantangan yang dihadapi oleh banyak orang di AS saat ini terkait dengan kebijakan imigrasi dan hak-hak sipil.
Mahmoud Khalil Donald Trump Imigrasi Palestina Amandemen Pertama