Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman, memberikan kritik terhadap kebijakan Badan Urusan Logistik (Bulog) yang melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam proses penyerapan gabah dan beras dari petani. Menurutnya, langkah ini dapat memberikan kesan negatif bagi petani.
"Kesan yang muncul di tingkat petani, Babinsa akan 'memaksa' mereka untuk menjual gabah atau berasnya pada Bulog. Padahal, mungkin saja petani mendapatkan calon pembeli yang mau membayar gabah atau beras jauh dari harga yang ditentukan Bulog," ujar Alex Indra Lukman.
Alex, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, menegaskan bahwa negara tidak seharusnya melakukan monopoli dalam sektor ini. Dalam pandangannya, petani harus diberikan kebebasan untuk menjual hasil pertanian mereka kepada pembeli yang menawarkan harga terbaik. Hal ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
"Jika negara memaksakan harga, akan menghilangkan kesempatan terjadinya peningkatan kesejahteraan petani. Petani perlu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan terbaik bagi mereka," tambahnya.
Alex berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini agar tidak merugikan petani. Ia menekankan pentingnya dukungan bagi petani dalam mengembangkan hasil pertanian mereka tanpa tekanan dari pihak lain.
Kebijakan yang melibatkan Babinsa dalam penyerapan gabah dan beras ini menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan petani. Mereka berharap agar suara mereka didengar dan kebutuhan mereka diperhatikan oleh pihak berwenang.
Dengan adanya kritik dari anggota DPR seperti Alex Indra Lukman, diharapkan pemerintah dapat lebih bijak dalam merancang kebijakan yang berdampak langsung kepada petani dan sektor pertanian di Indonesia.
DPR Bulog Babinsa petani kritik