Pada hari ini, Kamis, 12 September 2024, sebanyak 20 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Tengah resmi dilantik. Acara pelantikan ini berlangsung di gedung DPRD setempat dan dihadiri oleh berbagai pejabat serta masyarakat. Pelantikan ini adalah momen penting karena anggota DPRD baru akan bertugas untuk periode mendatang menggantikan anggota sebelumnya.
Namun, di tengah acara yang diharapkan bisa membawa perubahan positif bagi daerah, kelompok yang tergabung dalam Koalisi Save Sagea melancarkan aksi protes. Mereka membentangkan spanduk yang berisi tuntutan untuk meminta anggota DPRD yang baru dilantik agar merekomendasikan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Sagea. Wilayah ini menjadi sorotan karena adanya kontroversi terkait dampak penambangan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.
IUP adalah izin resmi yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral. Namun, banyak pihak, termasuk Koalisi Save Sagea, berpendapat bahwa penambangan dapat merusak alam dan mengancam keberlangsungan hidup petani serta nelayan di kawasan tersebut.
Dalam spanduk mereka, tertera beberapa pesan yang mengajak masyarakat untuk bersatu menyelamatkan Halmahera dari dampak negatif penambangan. "Tambang harus tumbang, pangan bukan tambang," tulis salah satu spanduk yang menarik perhatian banyak orang.
Protes ini menunjukkan bahwa meskipun ada harapan baru dengan anggota DPRD yang baru, tantangan untuk menjaga lingkungan dan hak masyarakat tetap harus diperhatikan. Masyarakat berharap agar wakil-wakil mereka dapat membuat keputusan yang bijaksana demi keberlangsungan hidup bersama.
Halmahera Tengah DPRD Save Sagea IUP protes