Presiden Kamala Harris, kandidat dari Partai Demokrat, mengumumkan rencananya untuk membangun tembok perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko, jika ia terpilih. Kebijakan ini terbilang mengejutkan, mengingat Harris sebelumnya telah mencemooh proyek tersebut sebagai 'pemborosan total uang pajak' dan 'kuno'.
Dalam beberapa minggu terakhir, Kamala Harris mengalami kesulitan dalam menegaskan posisi politiknya. Ia berusaha untuk menunjukkan apa yang menjadi fokus kampanyenya, selain hanya sekedar mengkritik mantan Presiden Donald Trump. Ironisnya, tembok perbatasan kini mengambil pusat perhatian dalam kampanye Harris.
Berdasarkan rencana tersebut, dia berkomitmen untuk menjadikan undang-undang perbatasan sebagai prioritas utama. Undang-undang ini telah terjebak dalam limbo politik sejak diperkenalkan sebelumnya. Meskipun undang-undang tersebut menyediakan dana untuk pembangunan tembok, ia juga termasuk peningkatan dukungan untuk pengacara imigrasi dan pengiriman bantuan miliaran dolar bagi Ukraina dan Israel.
Dengan posisi 'Pezina Anti Perbatasan' yang saat ini menduduki Gedung Putih, pertanyaan yang muncul adalah, mengapa Harris tidak dapat segera meloloskan undang-undang ini? Hal tersebut mencerminkan tantangan besar dalam dunia politik Amerika Serikat, di mana keputusan seringkali terhambat oleh perdebatan antara partai-partai besar.
Pembayaran pajak Tembok perbatasan Politik AS