New York - Pada tanggal 24 Februari 2025, dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat mengalami kekalahan diplomatik yang signifikan. Sidang tersebut diadakan untuk memperingati tiga tahun sejak dimulainya invasi Rusia ke Ukraina.
Dalam pertemuan itu, PBB menyetujui sebuah resolusi yang menyerukan penarikan segera pasukan Rusia dari wilayah Ukraina. Resolusi ini diajukan oleh Ukraina, meskipun sebelumnya, pemerintah AS telah menekan Ukraina untuk menarik kembali proposal tersebut.
Namun, Ukraina menolak untuk tunduk pada tekanan tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina, Mariana Beza, menyatakan bahwa negara mereka menggunakan "hak inherent untuk membela diri" terhadap invasi Rusia, yang bertentangan dengan ketentuan Piagam PBB yang mengharuskan negara-negara menghormati kedaulatan dan integritas teritorial satu sama lain.
Hasilnya, 93 negara mendukung resolusi tersebut, termasuk banyak negara Eropa. Sementara itu, 18 negara menolak dan 65 negara lainnya memilih untuk abstain. Sidang umum PBB juga menggagalkan usulan resolusi yang lebih mendukung Rusia yang diajukan oleh pemerintah AS di bawah kepemimpinan Donald Trump. Usulan tersebut berjudul "Jalan Menuju Perdamaian", namun tidak menyebut Rusia sebagai agresor.
Para pengamat menilai tindakan AS sebagai upaya mendekat kepada pemimpin Kremlin, Vladimir Putin, sekaligus menambah tekanan pada Ukraina untuk mencapai kesepakatan yang mungkin tidak diinginkan. Namun, negara-negara Uni Eropa, kecuali Hungaria dan Slovakia, bersama dengan Ukraina dan Inggris, mengajukan perubahan yang mengubah beberapa poin penting dari teks awal AS.
Resolusi yang telah diubah tersebut akhirnya disetujui meskipun bertentangan dengan keinginan AS, sehingga memberi tamparan bagi pemerintah Trump. Washington memilih untuk abstain dalam pemungutan suara atas resolusi yang mereka ajukan, bersama dengan China dan 71 negara lainnya, sementara Rusia memberikan suara menolak. Sebaliknya, 93 negara, termasuk Jerman dan sebagian besar negara Eropa, memilih mendukung resolusi tersebut. Meski demikian, resolusi ini juga tidak bersifat mengikat secara hukum.