Partai Uni CDU/CSU di Jerman telah mengumumkan bahwa mereka gagal dalam negosiasi dengan pemerintah federal mengenai reformasi kebijakan migrasi. Thorsten Frei, sebagai wakil partai, menyatakan bahwa mereka tidak menemukan kesepakatan selama pertemuan yang berlangsung di Berlin. Menurut Frei, usulan pemerintah untuk menolak permohonan suaka di perbatasan Jerman dinilai tidak cukup tegas.
Friedrich Merz, pemimpin fraksi Uni CDU/CSU, menambahkan bahwa koalisi pemerintah saat ini tidak mampu melakukan penolakan yang menyeluruh di perbatasan negara. "Dengan demikian, usaha untuk menemukan jalan tengah telah gagal," ujar Merz.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Jerman, Nancy Faeser dari partai SPD, memperkenalkan rencana baru untuk mencegah pengungsi memasuki Jerman. Rencananya mencakup prosedur perbatasan di mana polisi perbatasan akan menyelidiki apakah pengungsi tersebut seharusnya mengajukan permohonan suaka di negara anggota Uni Eropa lainnya.
Apabila seseorang menyatakan niat untuk mengajukan suaka, petugas akan melakukan pemeriksaan serta wawancara, di mana mereka dapat menggunakan basis data identifikasi Eurodac untuk membantu. Jika diperlukan, polis juga bisa meminta penahanan di pengadilan untuk mencegah pengungsi melarikan diri.
Setelah itu, Badan Migrasi dan Pengungsi Jerman (BAMF) akan mempercepat proses yang dikenal dengan istilah "Dublin Procedure", di mana pengungsi akan dikembalikan ke negara Eropa yang bertanggung jawab atas permohonan suaka mereka. Faeser menyatakan bahwa penahanan pengungsi ini dilakukan untuk memastikan mereka dapat diakses selama masa proses.
Faeser menekankan bahwa model baru ini sejalan dengan hukum nasional yang berlaku. Hal ini disampaikan setelah kementeriannya meninjau kembali kesesuaian penolakan massal di perbatasan dengan hukum Uni Eropa.
Reformasi migrasi Jerman CDU SPD