Jakarta (10/09) — Rencana pemerintah untuk membatasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) menimbulkan kekhawatiran. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amin Ak, mengungkapkan bahwa langkah tersebut akan berdampak luas, terutama bagi masyarakat kelas menengah dan kelompok rentan miskin.
Amin menyatakan, saat ini terdapat sekitar 47 juta orang dalam kelompok masyarakat kelas menengah di Indonesia. Menurutnya, dalam kurang dari satu dekade, jumlah tersebut menunjukkan tren penurunan. "Dalam lima tahun terakhir kita bisa melihat penurunan presentase dari 21 persen menjadi sekitar 17 persen," ungkapnya.
Selain itu, Amin yakin bahwa jika subsidi BBM dikurangi, maka kegiatan sehari-hari masyarakat, yang sudah terbebani oleh pajak, akan semakin sulit. Baru-baru ini, pemerintah juga menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, yang ikut membebani masyarakat.
Dari sisi kelompok rentan miskin, Amin mencatat bahwa saat ini terdapat sekitar 7 juta orang yang termasuk dalam kategori tersebut. Jumlah ini mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan lima tahun yang lalu, dan Amin memperingatkan bahwa mereka bisa berubah status menjadi kelompok miskin akibat kebijakan ini.
Di banyak negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia, subsidi energi menjadi hal yang penting. Oleh karena itu, Amin menyerukan kepada pemerintah untuk bijak dan proaktif dalam mengambil keputusan mengenai subsidi. "Pemerintah perlu memastikan bahwa subsidi akan tepat sasaran," katanya.
Dia juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat. "Kami berharap pemerintah mampu meningkatkan pengawasan dan memberikan ketegasan agar tidak ada penyimpangan dalam alokasi subsidi. Faktanya, saat kami turun ke lapangan, masih ada indikasi adanya penyimpangan," tutup Amin.
Subsidi BBM Masyarakat Kelas Menengah PPN DPR