Bali, 9 September 2024 – Rapat Koordinasi (Rakor) Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) dan Pendampingan Hukum diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Jatim) pada tanggal 21 Mei 2024 di Hotel W Seminyak, Bali. Acara ini dihadiri oleh Kajati Jatim, Dr. Mia Amiati, serta Asisten Intelijen dan Tim Pendampingan Hukum.
Peserta dari berbagai instansi juga hadir, termasuk Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Kepala Balai Prasarana Perumahan Wilayah (BPPW) Jawa Timur, dan Kepala BP3J-IV. Mereka semua datang untuk membahas pentingnya pengawasan proyek pembangunan dan pemahaman mengenai aturan yang berlaku.
Kegiatan dibuka dengan sambutan oleh Dr. Hendra Ahyadi, ST., MT., yang menjabat sebagai Kepala BBWS Brantas. Dalam sambutannya, dia menekankan pentingnya koordinasi dan kepatuhan terhadap peraturan dalam melaksanakan proyek pembangunan. "Setiap Satker harus mematuhi semua aturan agar permasalahan dapat teratasi," ujarnya.
Dalam arahan yang diberikan, Kajati Jatim mengingatkan pelaksana proyek untuk tidak hanya fokus pada anggaran dan jadwal pelaksanaan, tetapi juga pada standar kualitas. "Ada tiga aspek penting yang perlu diperhatikan dalam tata kelola proyek: anggaran, waktu pelaksanaan, dan standar kualitas material serta transportasi," jelasnya.
Rapat ini juga sejalan dengan program prioritas dari Jaksa Agung Republik Indonesia, yang menekankan perlunya pencegahan dalam kasus korupsi, bukan hanya menindak pelanggaran yang sudah terjadi. Program PPS bertujuan untuk meminimalisir risiko tindak pidana korupsi, khususnya dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Bidang Intelijen dari Kejaksaan juga mengembangkan sistem peringatan dini (early warning detection) untuk memetakan potensi ancaman dan tantangan dalam pelaksanaan proyek. Dengan langkah ini, diharapkan setiap proyek dapat terlaksana dengan tepat waktu, mutu, dan sasaran yang benar.
Koordinasi Pembangunan Strategis Hukum Kejaksaan Tinggi Jatim