Sektor pendidikan di Indonesia saat ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang APBN yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara ini.
Meskipun anggaran sudah dialokasikan, proses pengalokasian tersebut sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. "Kami melihat permasalahannya ada karena perencanaan anggaran tidak menjadi acuan," ujar Anggota Komisi X DPR RI, Lestari Moerdijat, dalam sebuah diskusi yang digelar pada Sabtu, 7 September 2024. Ia menambahkan, pengalokasian anggaran pendidikan hanya sekadar memenuhi persyaratan undang-undang tanpa mempertimbangkan kebutuhan nyata di sektor pendidikan.
Diskusi ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, serta para pakar dan pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu tujuan dari diskusi ini adalah untuk mencari solusi agar anggaran yang telah dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien, sehingga dapat memberi dampak positif bagi pendidikan di seluruh Indonesia.
Pendidikan adalah salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu bangsa. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, diharapkan dapat mencetak generasi penerus yang mampu bersaing di level global.
anggaran pendidikan APBN komisi X DPR RI