Pada pemilihan presiden Aljazair baru-baru ini, presiden petahana Abdelmadjid Tebboune berhasil meraih kemenangan yang jelas. Menurut hasil sementara, Tebboune mendapatkan 94,6 persen suara, sementara dua calon lawannya masing-masing hanya memperoleh tiga dan dua persen suara. Hal ini diungkapkan oleh ketua otoritas pemilihan Aljazair, Mohamed Charfi.
Tingkat partisipasi pemilih pada pemilu kali ini tercatat hanya 48 persen, yang menunjukkan angka yang cukup rendah, mirip dengan pemilihan lima tahun lalu. Sebagai perbandingan, pada pemanutan 2019, hanya sekitar 40 persen pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara, menjadikannya salah satu yang terendah dalam sejarah Aljazair.
Saat ini, hasil sementara tersebut akan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi Aljazair. Mahkamah ini bertanggung jawab untuk menangani kemungkinan proses banding atas hasil pemilihan. Proses ini bisa berlangsung hingga tiga minggu. Namun, hasil akhir dalam pemilihan di Aljazair biasanya tidak jauh berbeda dari hasil yang sudah diumumkan sementara.
Kemenangan Tebboune datang di tengah ingatan akan protes besar-besaran pada tahun 2019. Saat itu, jutaan warga Aljazair turun ke jalan menolak rencana presiden lama, Abdelaziz Bouteflika, untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan kelima setelah menjadi presiden selama dua dekade. Kritikus menilai Bouteflika mewakili pemerintahan otoriter dan korupsi yang meluas.
Demonstrasi tersebut dipimpin oleh gerakan Hirak yang menginginkan pembaruan demokratis di Aljazair. Namun, banyak pengamat, termasuk para pegiat hak asasi manusia, berpendapat bahwa Tebboune juga tidak berhasil memenuhi harapan akan perubahan tersebut. Bahkan, di bawah pemerintahannya, represi terhadap suara-suara kritis semakin meningkat. Menurut laporan Amnesty International, hal ini terjadi seiring dengan perubahan dalam hukum pidana dan tuduhan terorisme yang tidak berdasar.
Beberapa pengamat menyatakan bahwa ini adalah salah satu penyerangan terburuk terhadap hak-hak sipil di Aljazair sejak perang saudara yang melanda negara itu pada tahun 1990-an, yang menewaskan sekitar 150.000 orang. Keterpurukan demokrasi dan peningkatan represi menimbulkan kekhawatiran akan masa depan kebebasan berekspresi di negara itu.
pemilihan presiden Tebboune Aljazair suara demonstrasi