Pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai program besar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, sesuai dengan yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa pemerintah akan meluncurkan beberapa inisiatif guna mendorong daya beli masyarakat.
Salah satu program tersebut adalah pemberian bantuan pangan berupa beras seberat 10 kg untuk 16 juta penduduk. Selain itu, pemerintah juga memberikan diskon tarif listrik hingga 50 persen dan insentif untuk pembelian mobil hybrid.
Airlangga menambahkan bahwa pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sektor properti, dengan subsidi yang bisa mencapai Rp2 miliar. "Ini akan mendorong sektor properti, karena sektor ini memiliki efek berantai yang sangat besar terhadap lebih dari 180 sektor industri, termasuk industri bahan bangunan," jelasnya.
Selain insentif PPN properti, pemerintah juga akan melanjutkan kebijakan Pajak Penghasilan (PPH) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 0,5 persen pada tahun 2025. Kebijakan PPH ini juga akan berlaku bagi pekerja di sektor padat karya yang memiliki gaji hingga Rp10 juta.
Program lain yang juga akan terus didorong adalah program makan bergizi gratis. Menurut Airlangga, Jepang tertarik untuk memberikan dukungan teknis terhadap program ini, mengingat negara tersebut sudah menjalankan program serupa selama 80 tahun terakhir.
"Program makan bergizi gratis ini akan terus didorong, karena diharapkan dapat memberikan efek positif bagi perekonomian di daerah, terutama di desa. Sirkulasi dana dari program ini diperkirakan sekitar Rp7 miliar per desa, yang diharapkan bisa menjadi stimulus untuk meningkatkan konsumsi di pedesaan," tambah Airlangga.
Dengan berbagai program ini, pemerintah optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Program-program ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan mendorong perekonomian secara keseluruhan.
program pemerintah pertumbuhan ekonomi insentif PPN properti UMKM