Di Prancis, lebih dari 100.000 orang melakukan aksi protes menentang penunjukan Michel Barnier sebagai Perdana Menteri oleh Presiden Emmanuel Macron. Demonstrasi ini dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan pemerintah serta meningkatnya dukungan untuk partai politik konservatif.
Pengunjuk rasa tidak hanya menentang Barnier, tetapi juga menyuarakan tuntutan agar Presiden Macron mengundurkan diri. Dalam aksi yang diorganisir oleh serikat pekerja, perwakilan mahasiswa, dan partai-partai politik kiri, mereka mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap arah kebijakan pemerintah saat ini.
Menurut survei yang dirilis oleh lembaga riset Elabe pada hari Jumat, sekitar 74 persen warga Prancis merasa bahwa Macron telah mengabaikan hasil pemilu. Keberhasilan partai sayap kanan, Rassemblement National (RN), yang meraih banyak dukungan dalam pemilu Eropa, semakin menambah gejolak di masyarakat. Akibat situasi ini, Prancis berisiko menghadapi gelombang pemogokan yang diumumkan akan dimulai pada 1 Oktober.
Setelah pemilu yang berlangsung pada awal Juli, di mana gerakan milik Macron, Ensemble, kehilangan mayoritas di parlemen, Macron memutuskan untuk memanggil pemilihan ulang. Namun, undang-undang Prancis memberikan hak kepada presiden untuk menunjuk perdana menteri yang diinginkannya, terlepas dari hasil pemilu.
Aksi protes ini menunjukkan bagaimana ketidakpuasan politik dapat membangkitkan suara warga negara. Dalam situasi ini, peran masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka sangat penting.
Prancis Barnier Macron protes pemilu