Sebuah koalisi yang terdiri dari berbagai grup advokasi konsumen mendesak Komisi Perdagangan Federal (FTC) untuk mengambil tindakan terkait praktik yang disebut 'software tethering'. Praktik ini dilakukan oleh para produsen dengan cara menggunakan pembaruan perangkat lunak, atau bahkan tidak memberikan pembaruan sama sekali, untuk membatasi fungsi dan masa pakai perangkat pintar seperti smartphone, tablet, dan perangkat lainnya.
Menurut para aktivis, praktik ini menyebabkan konsumen sering kali terjebak dengan perangkat yang menjadi 'bricked' atau tidak bisa digunakan sama sekali, meskipun perangkat tersebut awalnya berfungsi dengan baik. Hal ini juga menghasilkan sampah elektronik (e-waste) yang tidak perlu dan menghalangi peluang untuk mendaur ulang perangkat tersebut. Sampah elektronik adalah limbah yang berasal dari peralatan elektronik yang sudah tidak terpakai lagi, dan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan.
Koalisi ini menyerukan kepada FTC agar mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan periode dukungan minimum yang dijamin untuk produk pintar mereka. Ini berarti, konsumen akan tahu sampai kapan mereka bisa mendapatkan pembaruan dan dukungan dari pabrikan. Mereka juga ingin FTC memperbolehkan modifikasi oleh pihak ketiga setelah dukungan resmi dari perusahaan berakhir, sehingga pengguna dapat memperpanjang umur perangkat mereka.
Namun, FTC menghadapi tantangan dalam menangani masalah ini, karena mereka harus menyeimbangkan perlindungan konsumen dengan inovasi teknologi. Di satu sisi, mereka ingin melindungi hak konsumen, tetapi di sisi lain, mereka juga perlu mencegah pembatasan bagi perusahaan teknologi yang berinovasi.
Sejak awal, FTC telah menunjukkan minat pada isu-isu terkait, seperti hak untuk memperbaiki. Namun hingga saat ini, masih belum ada tindakan signifikan yang diambil untuk menyelesaikan masalah ini. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah perusahaan teknologi harus dipaksa untuk mengungkapkan masa dukungan minimum untuk produk mereka? Saatnya bagi kita untuk memberikan pendapat!