Jombang - Meskipun menjadi bagian dari program strategis nasional guna perkuat ekonomi berbasis kerakyatan, ratusan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, hingga saat ini belum mampu beroperasi secara optimal. Program yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa masih terhambat di level administratif dan legalitas dasar koperasi.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) Kabupaten Jombang, Gatut Wijaya, mengakui bahwa sebagian besar koperasi desa saat ini masih terkendala dengan penyusunan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), dan belum memiliki unit usaha yang aktif.
"Memang belum seragam. Ada yang sudah menyusun AD/ART, ada juga yang masih fokus menyelesaikan perizinan seperti NIB," kata Gatut kepada wartawan, pada Selasa (5/8/2025).
Kendala administrasi ini berdampak langsung pada akses pembiayaan.
Hingga saat ini, belum satu pun koperasi desa di Jombang yang berhasil mendapatkan pinjaman modal dari perbankan, meskipun pendampingan dari sejumlah bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), seperti BRI, BNI, dan Mandiri, telah dilakukan.
"Contohnya BRI, mereka belum dapat memberikan pinjaman sebelum semua persyaratan terpenuhi. Namun, mereka sudah aktif melakukan pendampingan dari sisi SDM, regulasi, hingga model bisnis," terang Gatut.
BNI, lanjutnya, telah membantu pembukaan rekening koperasi, sementara Bank Mandiri tengah mengusulkan skema keringanan biaya pembukaan rekening ke kantor pusat.
Ini menunjukkan bahwa ekosistem pendukung koperasi mulai dibangun, namun belum cukup untuk mengakselerasi operasional koperasi secara nyata.
Pemkab Jombang juga menjalin kemitraan dengan BUMN seperti Pertamina, Pupuk Indonesia, dan Bulog dalam bentuk workshop dan pertemuan daring.
Kolaborasi ini diharapkan mampu membuka peluang usaha koperasi, khususnya di sektor pangan dan energi.
"Salah satunya, Bulog akan menyalurkan beras melalui koperasi desa. Ini bagian dari strategi pengendalian inflasi, terutama saat harga beras naik," jelas Gatut.
Sampai hari ini, dampak dari kerja sama tersebut belum terasa secara langsung di lapangan. Unit usaha koperasi seperti distribusi elpiji, penyaluran pupuk, layanan gudang, hingga pengolahan pascapanen pertanian belum berjalan aktif.
Bupati Jombang, Abah Warsubi, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam.
Ia menyebut bahwa Koperasi Desa Merah Putih merupakan instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang mandiri dan berdaya saing.
"Pemkab Jombang serius mendukung program nasional ini. Semua Koperasi Desa Merah Putih kita dorong menjalankan unit usaha agar mampu mendongkrak perekonomian masyarakat," tegasnya.
DPMPTSP telah membantu percepatan legalitas koperasi secara kolektif untuk memperkuat struktur koperasi dan memudahkan akses masyarakat desa terhadap kebutuhan pokok, modal usaha, dan layanan distribusi.(lok)*
koperasi merah putih info jombangraya dinkop kabar daerah